Susilo, Muhammad Aqil Rahmaditya and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2024) Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Rupbasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia _58 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Aqil R Susilo_abstrak.pdf Download (238kB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_cover.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text Muhammad Aqil R Susilo_dapus.pdf Download (456kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil atau acuan dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Seluruh keterbutuhan yang menunjang proses penegakan hukum telah diatur didalamnya termasuk pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang kewenangannya ada pada lembaga Rupbasan. Skripsi ini memiliki tujuan untuk menelisik peran lembaga Rupbasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang ditinjau berdasarkan pada peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana kondisi ideal yang dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-Undangan akan dibenturkan dengan kondisi faktual dari lembaga Rupbasan Kelas I Semarang. Data-data yang dihimpun dengan menggunakan cara wawancara mendalam kepada pihak Rupbasan Kelas I Semarang dengan analisis data berupa kewenangan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, serta hambatan dalam pengelolaan basan dan baran di Rupbasan Kelas I Semarang. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya untuk dilakukan oleh Rupbasan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab administrasi dan fisik terhadap basan dan baran tidak cukup dilakukan sendiri. Aparat penegak lainnya yang memiliki tanggung jawab yuridis harus turut serta untuk terintergrasi melaksanakan perintah Kuhap. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terkait pengelolaan basan dan baran di Rupbasan yakni dari Faktor internal dan faktor eksternal serta beberapa permasalahan teknis dalam upaya penyelematan aset hasil tindak pidana yang masih kurang optimal. Oleh karenannya penelitian ini memberikan saran serta rekomendasi yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk optimalisasi pengelolaan basan dan baran. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap efektifitasan lemabaga Rupbasan dalam pengelolaan basan dan baran.
Kata Kunci: Rupbasan, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Peran

Actions (login required)

View Item