GAOL, YONATHAN A. LUMBAN and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2024) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. _57 ACARA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yonathan A. Lumban Gaol-cover.pdf Download (926kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-abstrak.pdf Download (114kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text Yonathan A. Lumban Gaol-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa tata usaha negara telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Secara umum, penyelesaian sengketa TUN dapat ditempuh melalui Mekanisme upaya administratif dan melalui lembaga peradilan. Terbitnya Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 tentunya memberikan beberapa perubahan dalam penyelesaian sengketa TUN setelah sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu perubahan yang memiliki dampak yang cukup signifikan dan cukup sering menimbulkan polemik adalah terkait kewajiban untuk menempuh upaya administratif sebagai salah satu
penyelesaian sengketa TUN sebelum menempuh melalui jalur Peradilan TUN. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah terkait proses penyelesaian sengketa TUN sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah pelaksanaan upaya administratif sejalan atau mendukung pelaksanaan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk meneliti dan menganalisis pemberlakuan dari suatu Undang-Undang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data empirikal tambahan untuk membantu melengkapi data penelitian. Terdapat beberapa perubahan penyelesaian sengketa TUN setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya upaya administratif, hal itu kemudian disesuaikan dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018. Upaya administratif belum sejalan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan karena mekanisme ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga cenderung hanya menambah syarat formal pengajuan gugatan ke PTUN dan memperlama akses masyarakat atau badan hukum perdata untuk memperoleh pelayanan akses peradilan ke PTUN. Namun disisi lain terdapat potensi penyelesaian masalah diluar badan peradilan.
Kata Kunci: Upaya Administratif, Penyelesaian Sengeketa, Asas Peradilan

Actions (login required)

View Item