RIZKY, BERLIANA and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2024) TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel dan Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel). _54 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Berliana Rizky - cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - abstrak.pdf Download (201kB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) |
![]() |
Text
Berliana Rizky - dapus.pdf Download (332kB) |
Abstract
Obstruction of justice tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga aparat penegak hukum. Kasus obstruction of justice yang menyeret beberapa anggota Polri pada tahun 2022 menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan membuat masyarakat bertanya mengenai bagaimana pengaturan obstruction of justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta bagaimana proses pembuktian obstruction of justice yang dilakukan oleh anggota Polri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perudang-undangan serta beberapa literatur yang kemudian dihubungkan dengan objek dalam penelitian ini yang akhirnya dapat memberikan hasil penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan obstruction of justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam ketentuan umum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dalam ketentuan khusus, tindak pidana obstruction of justice diatur salah satunya dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses pembuktian tindak pidana obstruction of justice yang dilakukan oleh anggota Polri mengikuti proses pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
Kata kunci: Obstruction of Justice, Pembuktian, Kepolisian.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Obstruction of Justice, Pembuktian, Kepolisian |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 08 Jul 2024 08:25 |
Last Modified: | 08 Jul 2024 08:25 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24563 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |