JAKSON, TEDI and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2024) ANALISIS YURIDIS DAMPAK TIDAK DITERAPKANNYA PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009 SEBAGAI SYARAT PENETAPAN PERPPU. _47 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tedi Jakson_cover.pdf Download (1MB)
	Text Tedi Jakson_abstrak.pdf Download (211kB)
	Text Tedi Jakson_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB)
	Text Tedi Jakson_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB)
	Text Tedi Jakson_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)
	Text Tedi Jakson_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text Tedi Jakson_dapus.pdf Download (468kB)

Abstract

Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat penetapan Perppu kerap kali menjadi perdebatan. Hal tersebut dikarenakan apabila frasa a quo dimaknai secara sembarangan, berpotensi dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh Presiden. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan pemaknaan terkait syarat-syarat untuk menerjemahkan frasa a quo, akan tetapi syarat tersebut tidak melulu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan cenderung berpotensi dilanggar. Tugas akhir ini bertujuan untuk menemukenali syarat dan mekanisme penetapan Perppu serta bagaimana implikasi tidak diterapkannya Pertimbangan hukum pada Putusan MK 138/PUU-VII/2009 terhadap Perppu yang sudah dan akan ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, yakni dengan pendekatan yuridis normatif/doktrinal yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku (statute approach) dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya pada penerapan hukum di dunia nyata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) yakni telaah pada kasus-kasus terdahulu yang berkelindan dengan isu hukum yang dibahas dan juga pendekatan konseptual (conseptual approach), yakni pendekatan yang beranjak dari pemahaman terkait doktrin hukum sebagai pijakan berargumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa syarat ditetapkannya Perppu adalah terdapat keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa dan persetujuan DPR. Mekanisme penetapan Perppu dimulai dari penunjukan Pemrakarsa; koordinasi Pemrak Presiden; pemberian Persetujuan/Penolakan oleh DPR; penetapan atau pencabutan Perppu berdasarkan hasil rapat Paripurna. Perppu yang tidak menaati pertimbangan hukum pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan tindakan constitutional disobidience yang implikasinya dapat untuk diuji formil kepada MK terkait mekanisme penetapannya dan berpotensi batal demi hukum. Penulis memberikan saran pada penelitian ini, yakni 1) revisi UU P3 untuk memperjelas makna hal ihwal kegentingan yang memaksa, 2) reformasi mekanisme check and balances pada trias politica, 3) perumusan sanksi dan pembentukan lembaga eksekutorial, dan 4) penegasan hak Presiden dalam menetapkan Perppu untuk
menjamin kepastian hukum.
Kata Kunci: Check and balances, Constitutional disobidience, Perppu, Putusan MK 138/PUU-VII/2009.

Actions (login required)

View Item