MIFTAHURRIZKA, SHOFIE and Wibawa, Kadek Cahya Susila and Azhar, Muhamad (2024) IMPLEMENTASI PENERAPAN PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA. _48 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shofi Miftahurrizka-cover.pdf Download (957kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-abstrak.pdf Download (37kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text Shofi Miftahurrizka-dapus.pdf Download (152kB)

Abstract

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat ialah hak memperoleh informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Lalu juga bertujuan untuk mengetahui upaya strategis untuk mengimplementasikan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literature research) untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam rangka penyelenggaraan sektor pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Walaupun begitu, pemerintah juga sedang mengupayakan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik pada PBJP dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI No. 1/2021). Kemudian hasil kedua menunjukkan bahwa upaya strategis yang dilakukan yakni dengan adanya PerKI No. 1/2021 yang digunakan sebagai peraturan penunjang untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, yang mana sektor PBJP juga diatur lebih lanjut dalam aturan tersebut yang meminta agar seluruh informasi PBJP dibuka untuk publik. Namun, apabila seluruh informasi mengenai PBJP dibuka, dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan Uji Konsekuensi sebagai salah satu
upaya untuk menyelesaikan permasalahan.
Kata Kunci: Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Barang dan Jasa.

Actions (login required)

View Item