ANGELINA, MIRANDA and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2024) KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DARI PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN. _41 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Miranda Angelina_cover.pdf Download (1MB)
	Text Miranda Angelina_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Miranda Angelina_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)
	Text Miranda Angelina_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text Miranda Angelina_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text Miranda Angelina_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text Miranda Angelina_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)

Abstract

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merupakan langkah strategis dalam upaya memajukan pembangunan di Indonesia. Namun, perubahan struktur pemerintahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif yuridis, terutama dalam konteks negara kesatuan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan OIKN dalam konteks negara kesatuan serta implikasi pengaturan OIKN terhadap prinsip check and balances. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal, di mana kegiatan pengkajiannya dilakukan melalui proses konseptualisasi. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan studi perbandingan (comparative study). Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan OIKN sudah sesuai dengan konsep negara kesatuan berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur melalui undang-undang. Namun, tidak hadirnya DPRD di IKN merusak prinsip check and balances yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi konsep negara kesatuan serta melakukan pengawasan efektif terhadap OIKN.
Kata Kunci: Check and Balances, Negara Kesatuan, Otorita Ibu Kota Nusantara

Actions (login required)

View Item