Larasati, Dinda (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (897kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (139kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (131kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam
kawasan metropolitan yang menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat komuter, sehingga sudah seharusnya masyarakat kota ini terlayani
transportasi umum yang memadai untuk mempermudah akses masyarakat ke
berbagai tempat. Namun, dari total jumlah penduduk yang ada, hanya sekitar 36,2%
penduduk kota ini yang telah terlayani transportasi umum. Kota Tangerang Selatan
sendiri sebenarnya telah memiliki transportasi umum perkotaan berupa Bus Trans
Anggrek yang diimplementasikan oleh pemkot sebagai angkutan umum yang
bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain
sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Permenhub Nomor 15 Tahun 2019
yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan angkutan
umum bagi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, angkutan ini belum
mampu menarik minat masyarakat yang diketahui dari sepinya penumpang bus.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor dalam trayek pada kasus Bus Trans Anggrek di Kota
Tangerang Selatan beserta dengan faktor pendorong dan penghambatnya. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bus Trans Anggrek
belum cukup baik, karena masih ditemukan beberapa masalah. Selain itu, meskipun
kebijakan ini telah terimplementasi sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam
pasal 38 Permenhub Nomor 15 Tahun 2019, kebijakan ini belum terimplementasi
sepenuhnya sesuai dengan standar-standar yang tercantum dalam peraturan
tersebut. Sementara itu, faktor penghambat implementasi kebijakan ini terdiri dari
kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, proses, dan pemanfaat yang belum tepat.
Kata kunci: Implementasi, Transportasi Umum, Permenhub Nomor 15 Tahun 2019

Actions (login required)

View Item