TAKKE, SHAREEN VIRGITA SEPTALIA and Rebala, Lazarus Tri Setyawanta and Trihastuti, Nanik (2024) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA BENDERA ATAS KASUS PENAHANAN KAPAL M/T HEROIC IDUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL. _23 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_cover.pdf Download (3MB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_abstrak.pdf Download (182kB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (886kB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text SHAREEN VIRGITA SEPTALIA TAKKE_dapus.pdf Download (198kB)

Abstract

Kapal M/T Heroic Idun merupakan sebuah kapal tanker yang ditahan oleh Otoritas Nigeria dan Guinea Khatulistiwa tanpa pemberitahuan kepada negara benderanya, Kepulauan Marshall, atas dugaan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Nigeria dan Guinea Khatulistiwa. Meskipun telah dilakukan pembayaran jaminan, otoritas Guinea Khatulistiwa tetap tidak melepaskan kapal tanker tersebut tetapi memindahkannya ke Yurisdiksi Nigeria. Alasan dan klaim Angkatan Laut Nigeria terhadap kapal tanker dianggap tidak berdasar dan prosedur penahanannya tidak sesuai dengan hukum laut internasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah penahanan Kapal M/T Heroic Idun melanggar hukum laut internasional dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara bendera terhadap penahanan Kapal M/T Heroic Idun berdasarkan hukum laut internasional.
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan lalu dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai data
utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan lalu dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus Kapal M/T Heroic Idun, penahanan terhadap Kapal M/T Heroic Idun telah melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982, SOLAS 1974, dan MLC 2006. Klaim
yang dituduhkan oleh Angkatan Laut Nigeria dan Guinea Khatulistiwa terhadap kapal tersebut tidak membenarkan dilakukannya penahanan. Penahanan ini menimbulkan pertanggungjawaban kepada Kepulauan Marshall sebagai negara
bendera. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara bendera berupa upaya-upaya untuk melakukan pembebasan terhadap kapal dan awak dari M/T Heroic Idun, termasuk melakukan intervensi dan pengajuan ke ITLOS.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara Bendera Kapal, Penahanan Kapal M/T Heroic Idun, Hukum Laut Internasional

Actions (login required)

View Item