Putra, Raditya Mahendra (2024) Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang Tahun 2022-2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. COVER DEPAN-DAFTAR ISI_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text 2. BAB I_compressed.pdf - Submitted Version Download (492kB)
	Text 3.BAB II_compressed.pdf - Submitted Version Download (401kB)
	Text 4. BAB III_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 5. BAB IV_compressed.pdf - Submitted Version Download (100kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA_compressed.pdf - Submitted Version Download (132kB)
	Text 7. LAMPIRAN_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 8.Alamat Email dan nomor HP.pdf - Submitted Version Download (4kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan faktorfaktor yang mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023. Melalui
kesederhanan syarat, prosedur dan teknis pelayanan maka kemudahan dalam proses
pelayanan baik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dapat terpenuhi
sebagaimana menjadi tujuan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang.
Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle,
jika ukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh derajat dari
level implementasi baik dari content of policy dan context of policy. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan.
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa implementasi kebijakan pada penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023 sudah berjalan baik meskipun belum
maksimal. DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagai unsur yang berperan besar dalam
melancarkan usaha pelayanan perizinan dan non perizinan, maka menjadi terpenting
suatu kerja sama dan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam mencapai tujuan
kebijakan. Meskipun dalam keberjalanan kebijakan seperti resistensi kepentingan
antar pihak kerap mempengaruhi, tumpang tindih standar pelayanan yang terjadi,
keterbatasan anggaran, ketidakterdukungan sarana dan prasarana yang memadai,
serta minimnya sajian informasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan perlu
adanya perhatian. Usaha sebagai bentuk tanggung jawab pihak DPMPTSP telah
memperlihatkan capaian serta nilai keberhasilan yang beberapa mulai terpenuhi
sebagai bagian dari policy outcome. Terlebih, penulis merekomendasikan beberapa
saran kepada pihak implementor kebijakan sebagai bahan perbaikan dalam
keberjalanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mal Pelayanan Publik, Faktor Pendorong
Keberhasilan dan Kegagalan.

Actions (login required)

View Item