ELDIAN, FARHAN GHAZI and Sutanti, Rahmi Dwi and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.Utr). _22 PIDANA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_cover.pdf Download (600kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_abstrak.pdf Download (49kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text FARHAN GHAZI ELDIAN_dapus.pdf Download (183kB)

Abstract

Rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Namun, undang-undang yang tergolong sebagai tindak pidana khusus masih mengandung implikasi, yaitu ketentuan yang diatur mengenai pembantuan dalam UU TPPT berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam sebuah delik. Pasalnya, pembantu (medeplechtige) dalam tindak pidana pendanaan terorisme diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama (dader), padahal menurut ketentuan dalam Pasal 56 KUHP, pembantu hanya diancam pidana maksimum sebanyak sepertiga (1/3) dari tindak pidana asalnya. Implikasi tersebut dapat ditemui dalam Putusan Nomor :312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan hukum pidana internasional yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme, seperti halnya Konvensi PBB, Rekomendasi FATF, dan Resolusi Dewan Kemanan PBB, diketahui bahwa semua instrumen internasional tersebut memerintahkan seluruh negara peserta, tak terkecuali Indonesia untuk turut memidanakan pembantu tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, diketahui bahwa pembantu pendanaan terorisme dipidana melalui Pasal 5 juncto 4 UU TPPT yang memberikan ancaman bagi pembantu sama dengan pelaku utama sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas. Namun, diketahui pula dalam Putusan Nomor :312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr, bahwa walaupun UU TPPT memberikan ancaman pidana pembantu sama dengan pelaku utama, Hakim tetap memandang kadar kesalahan dari pembantu TPPT lebih kecil dari pelaku utamanya. Hal tersebut diketahui dari analisa terhadap berbagai ketentuan seperti halnya batas pidana minimum khusus, ketentuan mengenai concurcus, perbandingan pidana terhadap pembantu dan pelaku utama, serta pertimbangan filosofis dan sosiologis oleh Hakim.
Kata Kunci : Pidana, Pendanaan Terorisme, Pembantuan

Actions (login required)

View Item