LYANDYUS, NICHEAL and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2024) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. _128 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nicheal Lyandyus_cover.pdf Download (830kB)
	Text Nicheal Lyandyus_abstrak.pdf Download (197kB)
	Text Nicheal Lyandyus_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Nicheal Lyandyus_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text Nicheal Lyandyus_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Nicheal Lyandyus_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Nicheal Lyandyus_dapus.pdf Download (239kB)

Abstract

Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat tidak dapat terlepas dari persaingan yang luar biasa. Pelaku usaha berlomba-lomba memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, baik yang diperoleh dengan cara yang sehat ataupun melanggar hukum. Undang-Undang Anti Monopoli hadir dengan harapan menjadi
“tool of control social and a tool of engineering”. Namun pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan pada penegakan hukum persaingan usaha, salah satunya pada pedoman pengenaan denda administratif oleh KPPU. Penelitian ini akan membahas perubahan pengaturan denda administratif yang akan dikenakan oleh KPPU kepada pihak terlapor atas kasus persaingan usaha dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pedoman pengenaan denda administratif yang terbaru. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-normatif dengan spesifikasi yang digunakan berupa deskriptif ekspalanatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian secara langsung dilapangan (field research)dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (literature research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perubahan pedoman pengenaan denda administratif yang sebelumnya diatur dalam PerKPPU Nomor 4 Tahun 2009
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Ketentuan yang secara spesifik mengalami perubahan adalah mengenai nilai dasar dan besaran maksimal denda administratif. Perubahan ketentuan mengenai nilai dasar memberikan
kepastian hukum bagi pihak terlapor karena telah ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan perubahan ketentuan mengenai besaran maksimal denda administratif jauh lebih memberikan efek jera bagi pihak terlapor yang meraup keuntungan illegal yang tinggi karena ambang batas atas
denda tersebut tidak lagi dibatasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Kata Kunci: Persaingan Usaha, Denda Administratif, KPPU

Actions (login required)

View Item