TAUFIQOH, NASYWA ARIELLA and Juliani, Henny and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2024) Penegakan Hukum Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran yang Tidak Membayar Pajak di Kota Semarang. _47 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - cover.pdf Download (593kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - abstrak.pdf Download (48kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text Nasywa Ariella Taufiqoh - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)

Abstract

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang kemudian mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pajak restoran yang ada di Kota Semarang, bagaimana pula kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bagaimana Kendala dalam pelaksanakan penegakan hukum Pajak Restoran di Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pajak restoran di Kota Semarang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penegakan hukum pajak restoran oleh Badan Pendpaatan Daerah Kota Semarang. Hasil dari penulisan hukum ini diketahui bahwa kontribusi pajak restoran merupakan salah satu dari tiga pajak teratas yang paling banyak berkontribusi. Hal tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Penegakan hukum pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran masih bersifat administratif yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara teguran dan denda, sedangkan penegakan hukum secara pidana masih belum dilakukan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di BAPENDA Kota Semarang. Berdasarkan penelitian ini peneliti sangat menyarankan agar pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran, sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Penegakan Hukum, Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item