WIBOWO, ARIF and Wisnaeni, Fifiana and Soemarmi, Amiek (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN BANYUMANIK. _45 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Arif Wibowo - cover.pdf Download (589kB)
	Text Arif Wibowo - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Arif Wibowo - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text Arif Wibowo - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text Arif Wibowo - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Arif Wibowo - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text Arif Wibowo - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)

Abstract

Semarang merupakan salah satu kota yang kepadatan penduduknya cukup tinggi. Dalam mengatur kepadatan penduduk pemerintah daerah membuat aturan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang rumah kos. Salah satu kecamatan di Semarang yakni kecamatan banyumanik merupakan salah satu yang banyak ditemukan rumah kos, karena lokasi yang berdekatan dengan kampus. Dalam usaha rumah kos ditemukan banyak problematika dalam pelaksanaanya yang tidak sesuai aturan PERDA terkait.
Metode yang diterapkan dalam kajian ini ialah pendekatan yuridis empiris yang memadukan aspek perundang-undangan dengan pendekatan kasus deskriptif analitis. Jenis datanya adalah data primer yang dikumpulkan serta dikaji menggunakan studi kepustakaan serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Metode akuisisi data diterapkan melalui pengamatan langsung, pencatatan dokumen, dan interaksi dialogis dengan sejumlah informan yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan, pertama,
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Kos terkhusus pada di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang masih belum optimal, dapat dilihat dari data yang didapatkan banyaknya rumah kos yang belum memiliki izin rumah kos yang menyebabkan penyerapan pajak kos tidak menjadi
optimal karena pemilik usaha kos tidak mendaftarkan izin usaha kos. kedua, Kurangnya sosialisasi membuat Perda ini menjadi tidak optimal serta masyarakat yang masih kurang peduli terhadap usaha rumah kos sehingga diperlukan sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat khususnya pemilik kos untuk mengetahui aturan yang terdapat dalam PERDA kos yang mana pajak kos dapat menunjang pendapatan pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan Kota Semarang.
Keyword : Kota Semarang, Perda, Rumah Kos

Actions (login required)

View Item