SOEMANTRI, YOZANDIEGO ARWIRASHAKEH and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2024) ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2595 K/PID.SUS/2023). _23 PIDANA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_cover.pdf Download (713kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Yozandiego Arwirashakeh Soemantri_dapus.pdf Download (85kB)

Abstract

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana pada kebijakan ini dinilai masih belum efektif karena hanya bersifat sebagai pidana tambahan sehingga menyebabkan ketidakoptimalan pengembalian kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2022 negara mengalami kerugian keuangan negara sebanyak 48,79 triliun rupiah dan hanya dapat dikembalikan sebanyak 22 triliun rupiah. Keadaan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan mengenai kebijakan kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang bersumber dari studi kepustakaan. Kebijakan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam peraturan di Indonesia baik melalui mekanisme pidana maupun gugatan perdata pada keadaan tertentu. Upaya penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara telah sesuai dengan teori sistem hukum karena telah mampu menyelesaikan beberapa kasus salah satunya pada Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023. Implementasi pada Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023d dirasa belum efektif memberikan efek jera serta mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan terdapat kemungkinan tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara secara keseluruhan akibat kebijakan yang ada.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara,
Perampasan Aset, Pembayaran Uang Pengganti

Actions (login required)

View Item