Lestari, Endang Sri (2024) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text Endang Cover.pdf Download (113kB)

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun,
terus menerus dan berdampak luas secara wilayah (transboundary) yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak
kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kabut asap yang dapat
membahayakan kesehatan manusia, kerugian ekonomi serta berdampak langsung
pada ekosistem hayati, sehingga membutuhkan pemulihan dan penanganan serius.
Perumusan permasalahan yang diangkat yaitu (1) Apakah kebijakan sistem
pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan saat ini sudah
berbasis nilai keadilan. (2) Mengapa sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana
pembakaran hutan dan lahan saat ini belum berbasis nilai keadilan. (3) Bagaimana
rekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembakaran
hutan dan lahan berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma post
positivisme.
Melalui penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kebijakan sistem
pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan saat ini belum
berbasis nilai keadilan yang berorientasi kepada korban dan beraspek pemulihan
lingkungan. Kendala aspek substansi hukum yaitu kesulitan dalam membuktikan
kesalahan pelaku, penentuan hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berpengaruh terhadap
pertanggungjawaban pidana, serta pemberian saksi pidana bagi pelaku yang
belum berorientasi pada korban dan pemulihan lingkungan. Kendala dari aspek
struktur hukum yaitu keterbatasan jumlah Ahli dan pemahaman dari aparat
penegak hukum dalam mengungkap pembuktian tindak pidana pembakaran hutan
dan lahan. Kendala dari aspek budaya hukum berkenaan dengan kurangnya
pemahaman masyarakat sekitar hutan mengenai bahaya membuka lahan dengan
cara membakar.
Urgensi pemulihan atas timbulnya kerusakan lingkungan memandang
perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak
pidana pembakaran hutan dan lahan dengan adanya tujuan dan pedoman
pemidanaan bagi Hakim. Penjatuhan pidana dan bentuk sanksi pemidanaan bagi
pelaku perlu menekankan tujuan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
menjadi korban serta kepentingan lingkungan berupa perbaikan kerusakan
lingkungan. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana denda dan tindakan
pemulihan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar dapat diberikan kepada
pelaku perorangan maupun korporasi secara imperatif dan kumulatif.

Actions (login required)

View Item