Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel). _13 PIDANA 2024

NAILARIQ, ADRIAN and Rochaeti, Nur and Astuti, A.M. Endah Sri (2024) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel). _13 PIDANA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[img] Text
Adrian Nailariq - cover.pdf

Download (821kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - abstrak.pdf

Download (67kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - bab 1.pdf

Download (293kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - bab 2.pdf

Download (351kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - bab 3.pdf

Download (492kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - bab 4.pdf

Download (82kB)
[img] Text
Adrian Nailariq - dapus.pdf

Download (141kB)

Abstract

Perkembangan hukum pidana saat ini telah meninggalkan prinsip societas delinquare non potest yang merupakan doktrin konvensional dan mengakui pendirian tentang corporate crime dan corporate criminal responsibility. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu diantara banyaknya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP WvS yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 835/2022/Pid.Sus/PN JKT SEL merupakan variabel yang menggambarkan tentang diskursus dalam pengimplementasian sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih terdapatnya kekosongan hukum dalam pengaturan ketentuan dan pedoman pemidanaan korporasi menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam hendak menjatuhkan pidana kepada korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban lebih sering diatribusikan kepada anggota dan/atau pengurus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang ditelusuri melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana dalam konteks kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial
Hollywings
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cybercrime, Penistaan Agama

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cybercrime, Penistaan Agama
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 08 Jul 2024 03:35
Last Modified: 08 Jul 2024 03:35
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/23700

Actions (login required)

View Item View Item