NAFIS, PUTRA JIDDAN and Marjo, Marjo and Sukinta, Sukinta (2024) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI SLAWI (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 33/Pdt.P/2022/PN Slw). _47 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putra Jiddan Nafis_cover.pdf Download (786kB)
	Text Putra Jiddan Nafis_cover.pdf Download (786kB)
	Text Putra Jiddan Nafis_abstrak.pdf Download (180kB)
	Text Putra Jiddan Nafis_bab 1.pdf Download (299kB)

Abstract

Permohonan penggantian jenis kelamin merupakan sebuah proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk secara sah mengubah jenis kelaminnya sesuai dengan identitas gender yang mereka yakini, namun demikian di Indonesia sendiri penggantian jenis kelamin merupakan sesuatu hal yang secara hukum masih belum diatur secara tegas, hanya diperbolehkan bagi mereka yang hendak menyempurnakan jenis kelaminnya karena dia memiliki kelainan alat kelamin yang dimilikinya seperti dalam kasus Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki karena pemohon merupakan seseorang yang mengalami kelamin ganda atau khuntsa. Tujuan dari penelitian hukum ini yakni untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw, mengetahui proses pemeriksaan pada permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw, dan mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam permohonan penggantian jenis kelamin pada Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum dalam bentuk norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, dan jenis kepustakaan lain yang digunakan untuk membantu menjawab sebuah permasalahan hukum yang terjadi penulis juga melakukan metode wawancara pada responden yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin untuk melengkapi data yang akan dijadikan bahan analisis. Dalam penelitian hukum ini diketahui bahwa prosedur pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri saat ini menggunakan sistem pendaftaran secara elektronik melalui e-Court, kemudian proses pemeriksaan perkara permohonan penggantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri dimana ada
empat agenda persidangannya dan dilaksanakan secara konvensional dan secara elektronik pada agenda tertentu. Dalam sub bab terakhir penulis menganalisis pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam studi kasus Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw dimana hakim mengabulkan permohonan
penggantian jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki karena pemohon merupakan seseorang yang memiliki kelainan jenis kelamin yaitu kelamin ganda atau khuntsa. Semua pembahasan dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan pendapat dari hakim, panitera muda perdata, pengacara, serta pendapat dari Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal.
Kata kunci: Permohonan, Penggantian Jenis Kelamin, Pengajuan,
Pemeriksaan, Kelamin Ganda.

Actions (login required)

View Item