Purba, Charlyna S. (2024) HARMONISASI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH INDONESIA-MALAYSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Charlyna cover.pdf - Accepted Version Download (63kB)

Abstract

Kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan dituangkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, akan tetapi kompleksitas permasalahan di
kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak masih jauh dari harapan
dikarenakan belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat
dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat ketertinggalan dan akses sarana
prasarana yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
harmonisasi pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia di
Provinsi Kalimantan Barat. Menggunakan metode penelitian sosiolegal dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual
dengan cara empirisme kualitatif dan normatif kritikal di dalam satu kajian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi pengaturan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1)
dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2011 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selain itu, juga terdapat
inkonsinstensi kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan yang diatur dalam
Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan Pasal 361 ayat (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Terdapat kelemahan dalam pengelolaan kawasan
perbatasan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari kerangka
kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah
berjalan selama ini yang berdampak terhadap minimnya pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat setempat di kawasan perbatasan, seperti di Kabupaten Sambas
dan Kabupaten Kapuas Hulu, dibuktikan dengan: (1) keterjangkauan jarak
masyarakat di kawasan perbatasan terhadap akses pendidikan dan kesehatan yang
juga dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur yang tersedia; (2) minimnya
ketersediaan biaya yang dimiliki sehingga menjadikan masyarakat di kawasan
perbatasan cenderung memilih fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih
dekat yaitu negara Malaysia; (3) masyarakat di kawasan perbatasan cenderung
lebih berpihak untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
di Malaysia; (4) kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memadai
mendorong kuatnya keberpihakan masyarakat di kawasan perbatasan dengan
Malaysia dibandingkan dengan kondisi yang terdapat di kawasan perbatasan
Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu yang masih belum memadai.
Model pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia di Provinsi
Kalimantan Barat dapat dilakukan melalui: (1) pemberdayaan Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat berbasis delegasi oleh Pemerintah
Pusat kepada Daerah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan
perbatasan; dan (2) pengelolaan berbasis community governance yang
memfokuskan pada penguatan kapasitas pemerintahan lokal di masing-masing
kabupaten/kota yang berbatasan dengan Malaysia dan masyarakat setempat
Kata Kunci: kewenangan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah,
kawasan perbatasan, peraturan perundang-undangan

Actions (login required)

View Item