KANAYA, ALIFIA LINTANG and Santoso, Budi and Mahmudah, Siti (2024) ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KAMPUNG BATIK DI KOTA SEMARANG. _113 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_cover.pdf Download (565kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_abstrak.pdf Download (116kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (897kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text ALIFIA LINTANG KANAYA_dapus.pdf Download (177kB)

Abstract

Batik adalah karya budaya dari nenek moyang yang menjadi ciri khas kebudayaan di Indonesia. Sebagai warga Indonesia maka wajib untuk melestarikan kebudayaan batik ini. Beberapa macam motif batik yang unik khusunya Batik Semarangan. Potensi yang signifikan terdapat pada Batik Semar tujuannya agar tidak ada pengambil alihan oleh pihak yang tidak seharusnya. Tujuan penulisan hukum ini adalah Untuk memahami strategi perlindungan hukum terkait indikasi geografis yang terkait dengan warisan budaya batik Semarang, serta menentukan alternatif untuk menjaga hak-hak terkait indikasi geografis dari batik Semarang.
Penyusunan dokumen hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis yang komprehensif terhadap aspek-aspek yang terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis pada batik Semarang. Metode pengumpulan data meliputi evaluasi literatur serta penguatan pemahaman melalui interaksi langsung dalam wawancara dengan berbagai pihak terkait. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang belum mengimplementasikan pedoman indikasi geografis, tetapi saat ini Pemerintah Kota Semarang sudah berupaya melestarikan indikasi geografis pada batik Semarang. Undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, khususnya Pasal 53 dan 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, belum diberlakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengetahuan hukum tentang perlindungan batik Semarang yang menjadi keunggulan Pemerintah Kota Semarang. Tetapi sebab kapabilitas pengakuan resmi dari Pemerintah Kota Semarang terhadap Batik Semarang belum dilakukan, meskipun telah menjadi bagian penting dari warisan budaya lokal, maka batik tersebut sendiri belum memenuhi persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. aplikasi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Pasal 3 menegaskan bahwa Batik Semarang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi. Tidak mungkin memverifikasi reputasi, kapabilitas, atau ciri khas batik Semarang.
Kata Kunci: Batik Semarang, Peluang, Indikasi Geografis.

Actions (login required)

View Item