MEIDIANA, TASYA and Astuti, A.M. Endah Sri and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG). _007 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tasya Meidiana_cover.pdf Download (995kB)
	Text Tasya Meidiana_abstrak.pdf Download (207kB)
	Text Tasya Meidiana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text Tasya Meidiana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text Tasya Meidiana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	Text Tasya Meidiana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Tasya Meidiana_dapus.pdf Download (329kB)

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum) tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Perlakuan anak di mata hukum harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek psikologis dan aspek masa depan sang anak. Proses penjatuhan pidana terhadap anak harus selaras dengan prinsip dasar hak-hak anak, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut diatur dalam Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pemberian hukuman kepada anak harus didasarkan pada asas perlindungan dan keadilan agar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU SPPA. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan serta implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan dalam putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Standar Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Peradilan Anak (The Beijing Rule), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak, kebijakan penjatuhan pidana, jenis pidana kepada anak, pelaksanaan diversi dalam proses peradilan anak, serta peran Balai Pemasyarakatan dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya, implementasi kebijakan ini dalam putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG belum maksimal, terutama terkait jenis pidana yang dijatuhkan, pelaksanaan diversi, dan laporan penelitian kemasyarakatan yang tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan secara teratur dan kolaboratif untuk mencapai sistem yang adil dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak pelaku tindak pidana.
Kata Kunci: Anak, Diversi, Peradilan anak, Perlindungan

Actions (login required)

View Item