NAINGGOLAN, DIVANI YEMIMA and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2024) PENGABULAN DAN PENOLAKAN PEMBATALAN HAK PERWALIAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017). _73 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Divani Yemima_cover.pdf Download (943kB)
	Text Divani Yemima_abstrak.pdf Download (409kB)
	Text Divani Yemima_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text Divani Yemima_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB)
	Text Divani Yemima_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB)
	Text Divani Yemima_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text Divani Yemima_dapus.pdf Download (801kB)

Abstract

Kekuasaan wali dapat dicabut melalui pengajuan gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri atas keadaan tertentu seperti melalaikan tanggung jawabnya. Pembatalan perwalian anak memerlukan beberapa syarat, melalui proses persidangan dan
menghasilkan akibat hukum tertentu. Dalam menangani perkara pembatalan penetapan perwalian, Hakim memberikan pertimbangan yang dapat menentukan dikabulkan atau ditolaknya gugatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penetapan dan pembatalan perwalian anak beserta akibat hukumnya dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara pembatalan perwalian anak. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deduksi. Penetapan perwalian dikeluarkan berdasarkan permohonan dan tidak ada lawan hukum, sedangkan pembatalannya dikeluarkan berdasarkan gugatan dan memiliki lawan hukum. Akibat hukum penetapan perwalian anak adalah wali bertanggung jawab terhadap anak dan anak tidak dapat menggugat hartanya ketika ia dewasa, sedangkan akibat hukum pembatalan adalah hak wali menjadi hapus dan perwalian anak beralih kepada pemenang perkara. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perwalian anak dalam Putusan Nomor 496 K/Pdt/2017 didasarkan atas pertimbangan bahwa penetapan perwalian tersebut dilakukan tanpa mendengar keterangan dari keluarga terdekat dan tidak mengutamakan kepentingan anak. Hakim menolak gugatan pembatalan perwalian anak dalam Putusan Nomor 3377 K/Pdt/2017 didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan ibu adalah sah serta tidak bertentangan dengan hukum, serta telah dilaksanakannya lelang sesuai prosedur dan kekeliruan nenek yang mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama.
Kata kunci: Pengabulan dan Penolakan, Pembatalan, Perwalian Anak

Actions (login required)

View Item