RAMADHANI, BERLIANA VITA and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2024) AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN YANG DILINDUNGI UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN OLEH PEMILIK TANAH DI KABUPATEN DEMAK. _72 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Berliana Vita Ramadhani-cover.pdf Download (469kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-abstrak.pdf Download (178kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Berliana Vita Ramadhani-dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Penggunaan tanah pertanian yang dilindungi untuk pendirian bangunan oleh pemiliknya masih banyak terjadi khususnya di Kabupaten Demak. Seperti halnya pengalih fungsian tanah pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Demak yang mengakibatkan data menjadi tidak terbarui sehingga perlu adanya kebijakan hukum yang tegas dari pemerintah Kabupaten Demak agar pemilik tanah mengetahui dan memahami status hukum tanah tersebut serta tidak melakukan alih fungsi secara ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap pengaturan tanah pertanian yang dilindungi dan akibat hukum bagi pemilik tanah yang mendirikan bangunan diatas tanah pertanian yang dilindungi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara
dan studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pemerintah Kabupaten Demak dalam penerapannya mengacu pada aturan yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila terjadi pelanggaran terhadap tanah pertanian yang dialihfungsikan menjadi non pertanian, maka terhadap pemilik
tanah maupun aparat pemerintah yang dalam hal ini menerbitkan perizinan alih fungsi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Oleh karena itu, terhadap pemilik tanah maupun bangunan yang sudah berdiri di atas tanah pertanian yang dilindungi tidak akan mendapatkan izin usaha lanjutannya.
Kata Kunci : Politik Hukum, Tanah Pertanian yang Dilindungi, Akibat Hukum, Pendirian Bangunan, Kabupaten Demak

Actions (login required)

View Item