PUTRI, FAYREIZQI AZELLEYA MARSHANDA and Herawati, Ratna and Saraswati, Retno (2024) PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENYELARASAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. _38 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FAYREIZQI AZELLEYA - cover.pdf Download (911kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - abstrak.pdf Download (617kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text FAYREIZQI AZELLEYA - dapus.pdf Download (555kB)

Abstract

Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tujuan membantu presiden dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila. Relevansi BPIP dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sangatlah besar karena berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan pentingnya upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa peraturan tersebut konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal ini juga
menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai metode dan mekanisme yang digunakan oleh BPIP untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, serta kendala yang muncul dalam upaya penyelarasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Pengumpulan data dilakukan secara sekunder melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi pustaka terhadap hasil penelitian dan makalah-makalah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHN dan BPIP bertanggung jawab atas peninjauan dan pemantauan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Mereka melakukan analisis, evaluasi, dan pengujian terhadap kesesuaian undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masih terdapat kendala, yaitu belum adanya indikator dan mekanisme untuk menguji undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan, sehingga hanya undang-undang yang sudah ditetapkan saja yang dievaluasi.
Kata Kunci : BPIP, peraturan perundang – undangan, nilai – nilai Pancasila, penyelarasan, BPHN.

Actions (login required)

View Item