PRATIKNO, AFINA MAZAYA and Mahmudah, Siti and Musyafah, Aisyah Ayu (2024) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY). _106 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Afina Mazaya Pratikno - cover.pdf Download (376kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - abstrak.pdf Download (30kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text Afina Mazaya Pratikno - dapus.pdf Download (116kB)

Abstract

Utang pajak memiliki kedudukan istimewa dalam hal ini timbulnya hak mendahulu dalam penyelesaian utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan dilakukan oleh Kurator dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan juga diperlukan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang berkaitan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sering kali pihak lain seperti fiskus lalai dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan tidak terselesaikannya utang pajak tersebut. Penelitian ini membahas mengenai Gugatan yang diajukan oleh PT Randhoetatah Cemerlang terhadap Kurator dan Penagih Pajak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan utang pajak melalui perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif berdasarkan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan kurator terletak pada penyusunan daftar pembagian untuk pelunasan utang. Daftar pembagian tersebut menempatkan
fiskus pada posisi utama sebagai kreditor preferen. Penyelesaian utang pajak pada kasus PT Randhoetatah Cemerlang tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak didaftarkannya utang pajak oleh fiskus yang menjadikan kurator tidak bisa menyelesaikan utang pajak tersebut sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Kepailitan, Utang Pajak, Penagihan Pajak, Kurator.

Actions (login required)

View Item