HUTAHAEAN, WOULYN PUTRI PATRICIA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2024) TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _43 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Woulyn Patricia-cover.pdf Download (482kB)
	Text Woulyn Patricia-abstrak.pdf Download (44kB)
	Text Woulyn Patricia-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Woulyn Patricia-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text Woulyn Patricia-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Woulyn Patricia-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text Woulyn Patricia-dapus.pdf Download (126kB)

Abstract

Pidana mati merupakan hukuman penghilangan nyawa secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Seiring berkembangnya zaman pidana mati menimbulkan perdebatan. Pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah putusan bersifat inkrah. Penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai alasan pihak pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni menggunakan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pihak pro pelaksanaan pidana mati, Mahkamah Konstitusi adalah pidana mati tidak melanggar perjanjian internasional, tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan sebagai upaya terakhir mengayomi masyarakat. Sedangkan, alasan pihak kontra, Komnas HAM menolak pidana mati adalah karena pidana mati melanggar hak hidup seseorang. Pelaksanaan pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengacu pada Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati tidak di muka umum pada wilayah hukum pengadilan pertama yang menjatuhkan.
Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan khusus, dan secara alternatif maka hendaknya hakim menjatuhkan pidana mati seselektif mungkin. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pidana mati sejak putusan inkrah sampai hari pelaksanaan dalam perundang-undangan supaya jaksa tidak ragu dalam melaksanakan dan terpidana memperoleh kepastian mengenai itu.
Kata kunci: pidana mati, pelaksanaan, sistem peradilan pidana.

Actions (login required)

View Item