AMALIA, FALICHA and Hardjanto, Untung Sri and Diamantina, Amalia (2024) PERKEMBANGAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015. _35 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Falicha Amalia_cover.pdf Download (1MB)
	Text Falicha Amalia_abstrak.pdf Download (113kB)
	Text Falicha Amalia_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Falicha Amalia_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Falicha Amalia_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Falicha Amalia_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Falicha Amalia_dapus.pdf Download (186kB)

Abstract

Hak politik (hak memilih dan hak dipilih) berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Namun salah satu ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menghambat pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini digambarkan berupa uraian. Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Metode yang digunakan untuk menguraikan penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa dasar pertimbangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permohonan yang diajukan mengenai hubungan antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu merupakan dua hal yang berbeda. Mahkamah juga menjelaskan bahwa tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan) dalam
Pasal 57 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk membedakan dua kategori gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai kelompok yang dilarang dari Warga Negara yang berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih. Namun, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menjadi awal adanya perlindungan hak politik bagi warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi
penyandang disabilitas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, muncul beberapa perubahan regulasi yang telah menyesuaikan dengan isi putusan tersebut yang bertujuan sebagai upaya perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas. Adanya kebijakan – kebijakan terbaru seharusnya menyesuaikan dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar dan menjadikan sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menjadi referensi agar tidak ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia. Bagi pemerintah diharapkan juga memberikan fasilitas yang cukup dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Actions (login required)

View Item