MUHAMMAD, DAFFA RIDHO FAHDLIKA and Mahmudah, Siti and Prananda, Rahandy Rizki (2024) TINJAUAN YURIDIS: OBLIGASI WAJIB KONVERSI SEBAGAI MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG KEPADA KREDITOR BANK DALAM PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN HOMOLOGASI: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.). _105 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Daffa Ridho_cover.pdf Download (1MB)
	Text Daffa Ridho_abstrak.pdf Download (68kB)
	Text Daffa Ridho_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Daffa Ridho_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Daffa Ridho_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Daffa Ridho_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Daffa Ridho_dapus.pdf Download (192kB)

Abstract

Kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PT Waskita Beton Precast Tbk (“WSBP”) memiliki suatu permasalahan yang menarik karena perjanjian perdamaian antara WSBP dengan para kreditornya memuat ketentuan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) sebagai mekanisme restrukturisasi utang kepada kreditor bank. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang melarang bank untuk memegang OWK yang diterbitkan perseroan yang tidak bergerak di bidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Homologasi
No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 17 Juni 2022 (“Putusan WSBP”) dalam mengesahkan perjanjian perdamaian WSBP yang bermasalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan secara spesifik mengenai OWK, pelaksanaan OWK dalam rangka restrukturisasi telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan saat ini. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan majelis hakim dalam Putusan WSBP tidak sesuai dalam menerapkan hukum. Perjanjian perdamaian yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan haruslah ditolak karena menyebabkan pelaksanaan perdamaian tidak terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Obligasi Wajib Konversi, Restrukturisasi Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Actions (login required)

View Item