AMRIANSYAH, HAMDANI and Priyono, FX. Joko and Paulus, Darminto Hartono (2024) ANALISIS KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DITINJAU DARI TRIMS AGREEMENT DAN SCM AGREEMENT. _17 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hamdani Amriansyah - cover.pdf Download (1MB)
	Text Hamdani Amriansyah - abstrak.pdf Download (38kB)
	Text Hamdani Amriansyah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text Hamdani Amriansyah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text Hamdani Amriansyah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text Hamdani Amriansyah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text Hamdani Amriansyah - dapus.pdf Download (42kB)

Abstract

Globalisasi ekonomi menimbulkan hubungan saling ketergantungan antarnegara dalam sektor finansial, perdagangan, dan produksi. Hal tersebut didorong dengan berlakunya The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). TRIMs Agreement dan SCM Agreement merupakan perjanjian di bawah GATT yang mengatur perdagangan Internasional. Pasal 2 ayat (1) TRIMs Agreement melarang negara anggota mendiskriminasi perusahaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan, dalam Pasal 3.1. SCM Agreement, termuat larangan bagi negara anggota WTO untuk memberikan subsidi dengan persyaratan penggunaan komponen lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor Energi Baru dan Terbarukan terhadap Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures dan Article 3.1 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini mencocokkan kesesuaian antara kebijakan hukum nasional dengan hukum internasional. Data diperoleh dari kajian pustaka melalui perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder. Seluruh data kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada kegiatan usaha pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2022 bertentangan dengan Article 2.1 TRIMs Agreement tentang Persyaratan Komponen Lokal. Kebijakan insentif pajak penghasilan dengan syarat komponen lokal melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 bertentangan dengan Article 3.1 SCM Agreement tentang Subsidi dengan Syarat Komponen Lokal.
Kata Kunci : TKDN, insentif fiskal, energi baru dan terbarukan, GATT,
SCM Agreement, TRIMs Agreement.

Actions (login required)

View Item