ELHA, MOHAMMAD RIDHO and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DALAM KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.121/K/PID.SUS/2020). _94 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mohammad Ridho Elha - cover.pdf Download (1MB)
	Text Mohammad Ridho Elha - abstrak.pdf Download (212kB)
	Text Mohammad Ridho Elha - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Mohammad Ridho Elha - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text Mohammad Ridho Elha - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Mohammad Ridho Elha - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Mohammad Ridho Elha - dapus.pdf Download (223kB)

Abstract

Kasus ini bermula ketika Direksi BUMN Persero PT. Pertamina mengambil keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara kemudian dijatuhi hukuman pidana di tingkat pengadilan pertama dan pengadilan banding namun dibebaskan di tingkat kasasi MA. Adanya disparitas putusan hakim menunjukan bahwa
ketidakseragaman dalam memandang prinsip Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum direksi BUMN Persero. Dari hal tersebut penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Direksi Dalam Kerugian Bumn Persero (Studi Kasus Putusan MA No.121K/Pid.Sus/2020)”. Penelitian penulisan ini disusun dengan
menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap Direksi dalam kerugian BUMN Persero tercermin melalui Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menerapkan Prinsip Business Judgement Rule dan UU Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam UU PT. Implikasi Hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah Disparitas Putusan yang disebabkan karena perbedaan pandangan hakim terkait prinsip Business Judgement Rule dan kerugian negara. Implikasi kedua ialah terciptanya yurisprudensi terkait perlindungan hukum direksi di Indonesia. Majelis hakim diharapkan mampu memahami keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN apakah termasuk
yang dapat dlindungi oleh Business Judgement Rule atau tidak agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Direksi, Kerugian, BUMN, Persero.

Actions (login required)

View Item