SYAHPUTRA, PRAMUDYA MOZZA and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) AKIBAT KRIMINALISASI KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. _95 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Pramudya Mozza Syahputra_cover.pdf Download (854kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_abstrak.pdf Download (212kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Pramudya Mozza Syahputra_dapus.pdf Download (256kB)

Abstract

Dalam kepailitan tidak sedikit pihak yang terlibat hal itu merupakan konsekuensi dari kepailitan yang bercirikan collective settlement atau penyelesaian kolektif antara debitor dan banyak kreditor, termasuk juga kurator sebagai pengurus. Banyaknya kepentingan dalam proses pengurusan dan pemberesan berbanding lurus dengan kompleksitas tugas kurator sehingga menimbulkan kerentanan bagi kurator untuk dikriminalisasi. Permasalahannya dewasa ini adalah bagaimana akibat kriminalisasi kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator yang dikriminalisasi akibat pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan yuridis normatif mengenai Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perolehan data didapatkan dari studi pustaka dan didukung oleh data wawancara serta dianalisis dengan metode kualitatif. Studi menunjukkan bahwa kriminalisasi kurator memiliki dampak yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni membuat kurator tidak dapat bekerja. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum bagi kurator, berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur spesifik perlindungan hukum bagi kurator. Namun, sebaliknya perlindungan hukum kurator yang dikriminalisasi telah diakomodir oleh lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diatur dalam kode etik organisasi profesinya.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Kurator, Pengurusan, Pemberesan, Harta Debitor Pailit

Actions (login required)

View Item