RACHMAHWATI, ADE (2024) IMPLEMENTASI PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (489kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (394kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (787kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (303kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kebijakan yang
menjadi dasar dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.
Pembentukan perda tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena PGOT di
Kota Tegal yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Perda
tersebut dibentuk untuk menciptakan ketertiban umum, kondusivitas, dan
ketenteraman dalam masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya pembangunan
daerah yang baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak menemui
berbagai permasalahan sehingga angka PGOT di Kota Tegal masih cukup tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana upaya pemerintah
Kota Tegal dalam menertibkan dan menangani fenomena pengemis, gelandangan,
dan orang terlantar (PGOT) di Kota Tegal berdasarkan Perda Kota Tegal No. 9
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi
kebijakan Richard Matland dengan indikator 4 (empat) tepat, yaitu tepat
kebijakan, pelaksanaan, target, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkah bahwa penertiban PGOT yang dilakukan
oleh Satpol PP Kota Tegal berhasil menurunkan angka PGOT di Kota Tegal pada
dua tahun terakhir. Akan tetapi, kebijakan PGOT yang ada hanya fokus pada
upaya penertibannya, sehingga belum maksimal dalam menangani PGOT di Kota
Tegal. Selain itu, ada pula aspek kebijakan yang belum dilaksanakan, yaitu
mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran kebijakan. Hal ini yang
akhirnya tidak memberikan efek jera bagi pelanggar kebijakan penertiban dan
penanganan PGOT di Kota Tegal. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Satpol
PP bekerja sama dengan perangkat daerah lain terutama dengan Dinas Sosial
untuk memberikan penanganan lanjutan kepada PGOT pasca penertiban. Akan
tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak PGOT yang kembali
lagi ke jalan. Bukan hanya itu, masih banyak juga masyarakat yang memberi uang
kepada PGOT sehingga aktivitas tersebut semakin melekat dan sulit dirubah.
Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Tegal No.
9/2018 sebagai dasar penertiban PGOT sudah berjalan cukup baik, tetapi belum
cukup efektif dalam menangani PGOT di Kota Tegal. Untuk meningkatkan
efektifitas penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal, sebaiknya pemerintah
lebih menggiatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan penertiban
dan penanganan PGOT di Kota Tegal, menerapkan mekanisme sanksi kepada
PGOT yang berkeliaran di lingkungan Kota Tegal dan masyarakat yang memberi
uang atau barang kepada PGOT, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga
pelaksana kebijakan dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, PGOT

Actions (login required)

View Item