KABAN, SERGIO BREMI and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2024) KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Terhadap Pembangunan Hotel di Teluk Kupang). _33 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sergio Bremi Kaban_cover.pdf Download (2MB)
	Text Sergio Bremi Kaban_abstrak.pdf Download (128kB)
	Text Sergio Bremi Kaban_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text Sergio Bremi Kaban_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Sergio Bremi Kaban_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text Sergio Bremi Kaban_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Sergio Bremi Kaban_dapus.pdf Download (213kB)

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terencana dan terpadu untuk memberikan manfaat yang besar kepada semua pemangku kepentingan, terdapat regulasi yang mengatur tentang kebermanfaatan sempadan pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diperbarui menjadi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fokus penelitian ini membahas terkait dampak pembangunan hotel di sempadan pantai Teluk Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap strategi pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Pengaturan pembangunan di kawasan pesisir Kota Kupang diatur melalui Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Nomor 9 tahun 2012 Kota Kupang yang menjadi dasar hukum pembangunannya namun secara substansi inkonsisten / tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu: Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Nusa Tenggara Timur, ketidakharmonisan terkait dengan penetapan batas sempadan pantai terhadap undang-undang di atas yang menentukan batas sempadan pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat, sedangkan Peraturan daerah RDTR Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah RDTR Nomor 12 tahun 2011 menetapkan batas sempadan pantai 15 meter untuk pantai yang bertanggul, 25 meter untuk yang tidak bertanggul.
Kata Kunci : Pengelolaan Wilayah Pesisir, Sempadan Pantai, Hotel

Actions (login required)

View Item