LUBIS, GANDA MULIA and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2024) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. _32 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ganda Mulia Lubis-cover.pdf Download (607kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-abstrak.pdf Download (46kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-bab 2.pdf Download (193kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text Ganda Mulia Lubis-dapus.pdf Download (58kB)

Abstract

Pada tanggal 14 November 2022 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron mengajukan Judicial Review terhadap 2 (dua) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Putusan Nomor Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. terkait Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi dan bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Putusan atas judicial review
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pengisian jabatan pimpinan KPK yang mana perlu adanya reformasi untuk memperkuat peran Panitia Seleksi, mengurangi keterlibatan DPR dan Presiden dalam pemilihan pimpinan. Langkah ini diharapkan meningkatkan independensi dan integritas KPK, serta kredibilitasnya dalam memerangi korupsi di Indonesia serta yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan memberikan pertimbangan bahwa batasan usia minimum untuk menjadi pimpinan KPK tidak mutlak dan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun, serta hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan. Pendapat hakim yang berbeda menyoroti kewenangan pembuat undang-undang dalam menetapkan batasan usia dan masa jabatan, namun juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Judicial Review, Perpanjangan Masa Jabatan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item