KISMADEWI, KURNIA and Yunanto, Yunanto and Priyono, Ery Agus (2024) TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN PADA MASA CUTI. _67 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kurnia Kismadewi - cover.pdf Download (342kB)
	Text Kurnia Kismadewi - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Kurnia Kismadewi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Kurnia Kismadewi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Kurnia Kismadewi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Kurnia Kismadewi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text Kurnia Kismadewi - dapus.pdf Download (85kB)

Abstract

Setiap Notaris memiliki hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN. Pasal 32 UUJN selanjutnya mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk menyerahkan protokol notarisnya kepada Notaris Pengganti, maka secara implisit pasal tersebut mengatur bahwa Notaris yang sedang cuti idealnya tidak mengeluarkan produk hukum apapun. Namun, belum diaturnya secara eksplisit mengenai larangan untuk mengeluarkan produk hukum pada masa cuti serta sanksi dan tanggung jawab apabila larangan tersebut dilanggar menyebabkan terdapat Notaris yang memanfaatkan zona abu-abu ini demi keuntungan sendiri dengan tetap mengeluarkan produk hukum pada masa cuti. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis keabsahan produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris pada masa cuti dan mengkaji tanggung jawab Notaris atas kerugian yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan web research, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Keabsahan produk hukum Notaris berupa akta
autentik yang dikeluarkan pada masa cuti terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 1869 KUH Perdata, sedangkan untuk produk hukum lain berupa legalisasi, waarmerking dan legalisir menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris dapat dikenai sanksi dan bertanggung jawab atas produk hukum yang dikeluarkannya pada masa cuti baik secara administratif, perdata dan pidana. Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya, tanggung jawab Notaris secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dan tanggung jawab pidana atas Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Perlu dibentuknya peraturan secara konkrit yang menyatakan secara tegas bahwa Notaris yang sedang cuti tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengeluarkan produk hukum apapun serta pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan sanksi yang akan diterima Notaris apabila melanggar ketentuan pasal tersebut.
Kata Kunci: Cuti Notaris, Produk Hukum, Tanggung Jawab

Actions (login required)

View Item