WINDRA, VANEHA and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST TENTANG SENGKETA PARTAI PRIMA DENGAN KPU. _36 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vaneha Windra-cover.pdf Download (639kB)
	Text Vaneha Windra-abstrak.pdf Download (75kB)
	Text Vaneha Windra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Vaneha Windra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Vaneha Windra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Vaneha Windra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Vaneha Windra-dapus.pdf Download (253kB)

Abstract

Memasuki rangkaian pelaksanaan pemilu 2024, Partai Prima mengalami kerugian yang diakibatkan tindakan KPU dalam menolak verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta pemilu, sehingga Partai Prima tidak dapat mengikuti kontestasi pemilu 2024 di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dengan dalil KPU melakukan PMH. Penelitian ini mengangkat masalah : 1) penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dan 2) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sengketa pemilu dibedakan menjadi dua yakni 1) sengketa proses, yang penyelesaiannya melalui Bawaslu dan PeraTUN, dan 2) sengketa hasil, yang penyelesaian melalui MK. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima merupakan putusan yang cacat hukum, dikarenakan sengketa tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Umum, melainkan sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2019, kewenangan mengadili terhadap sengketa PMH oleh badan pemerintahan merupakan kewenangan PTUN. Perihal tersebut, penulis menilai bahwa masyarakat belum mengetahui tentang Perma No. 2 Tahun 2019, sehingga seharusnya Pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait Perma No. 2 Tahun 2019.
Kata Kunci: pertimbangan hakim, peradilan tata usaha negara, pemilihan umum

Actions (login required)

View Item