HIDAYAH, NURUL and Yunanto, Yunanto and Triyono, Triyono (2024) INKONSISTENSI NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA. _64 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nurul Hidayah_cover.pdf Download (640kB)
	Text Nurul Hidayah_abstrak.pdf Download (151kB)
	Text Nurul Hidayah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text Nurul Hidayah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Nurul Hidayah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Nurul Hidayah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Nurul Hidayah_dapus.pdf Download (415kB)

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru seakan membuka ruang untuk melegalisasi perkawinan beda agama dengan cara mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi norma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya
penafsiran yang berbeda di masyarakat, khususnya hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Adanya inkonsistensi tersebut juga berakibat terhadap keabsahan perkawinan beda agama menjadi tidak sah, dan anak yang
dilahirkannya berstatus menjadi anak tidak sah. Hal ini menjadikan anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tuanya, sehingga tidak berhak untuk menjadi ahli waris.
Kata Kunci: Inkonsistensi, Norma, Akibat Hukum, Perkawinan, Beda Agama

Actions (login required)

View Item