ADILLIA, SEVIA ARTHA and Turisno, Bambang Eko and Muhyidin, Muhyidin (2024) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK TERHADAP RENCANA PERKAWINAN KARENA ADANYA PERBUATAN HUBUNGAN BIOLOGIS (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020). _65 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sevia Artha Adillia_cover.pdf Download (738kB)
	Text Sevia Artha Adillia_abstrak.pdf Download (188kB)
	Text Sevia Artha Adillia_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Sevia Artha Adillia_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text Sevia Artha Adillia_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text Sevia Artha Adillia_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Sevia Artha Adillia_dapus.pdf Download (267kB)

Abstract

Rencana perkawinan atau pertunangan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh sebagian orang yang akan melanjutkan ke tahapan perkawinan. Kenyataannya telah terjadi penyimpangan dengan ditemukannya salah satu kasus, dimana telah terjadi pembatalan rencana perkawinan secara sepihak karena adanya hubungan biologis. Pembatalan sepihak ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyelesaian dalam pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dan menganalisis putusan pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/2020. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara di Pengadilan Negeri Karanganyar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dapat diselesaikan secara hukum adat dengan musyawarah dan dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembatalan rencana perkawinan untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila hakim saat proses pembuktian sebelumnya telah memutuskan bahwa gugatan tersebut benar perbuatan melawan hukum dan tidak termasuk wanprestasi seperti Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut pada rasa malu yang diderita oleh penggugat dari adanya pembatalan rencana perkawinan secara sepihak, memunculkan pertanggung jawaban hukum bagi tergugat. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan dengan pengembalian kerugian dalam bentuk pemberian uang.
Kata Kunci: Pembatalan; Rencana Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item