ALFAYYADH, MOCHAMMAD AFLAH and Aminah, Aminah and Priyono, Ery Agus (2024) PELANGGARAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT). _ 66 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - cover.pdf Download (1MB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - abstrak.pdf Download (119kB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text Mochammad Aflah Alfayyadh - dapus.pdf Download (127kB)

Abstract

Faktor ekonomi kerap menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar tidak mampu untuk membayar kewajibannya terhadap tenaga kerja. Pengabaian hak- hak pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan selain disebabkan oleh posisi pekerja/buruh yang lemah dari sisi ekonomi, juga disebabkan oleh karena minimnya pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja kontrak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam PKWT. Metode Penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diaktualisasikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian penulis yaitu Tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana PHK tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan dan perundingan kepada pekerja sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri
Tersebut. PKHL berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan perusahaan patut membayar uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja.
Kata Kunci: Pekerja, Perjanjian Kerja, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Actions (login required)

View Item