NASUTION, LUTHFI RIZQULLOH and Prananingtyas, Paramita and Saptono, Hendro (2024) TINJAUAN YURIDIS MANDATORY SUSTAINABILITY REPORT PERUSAHAAN PUBLIK PASCA DIKELUARKANNYA SEOJK NOMOR 16/SEOJK.04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN. _84 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_cover.pdf Download (1MB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_abstrak.pdf Download (136kB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Luthfi Rizqulloh Nasution_dapus.pdf Download (124kB)

Abstract

Usaha pembangunan berkelanjutan hingga saat ini masih terus dikembangkan melalui pembuatan banyak regulasi dan program yang mendukung isu keberlanjutan, salah satunya adalah regulasi yang mengatur mengenai penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report). Melalui penelitian ini, dilakukan tinjauan yuridis normatif mengenai pengaturan kewajiban sustainability report bagi perusahaan publik di Indonesia dan akibat hukum apabila sustainability report yang dibuat tidak sesuai berdasarkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perolehan data didapatkan dari studi pustaka/dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Studi menunjukkan bahwa berdasarkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, seluruh perusahaan publik yang ada di Indonesia wajib menyusun sustainability report setiap tahunnya berdasarkan material pengungkapan minimal yang diatur dalam SEOJK tersebut. Di sisi lain, apabila isi sustainability report yang dibuat oleh perusahaan publik tidak sesuai dengan material pengungkapan minimal dalam SEOJK tersebut, maka akan berakibat hukum berupa sanksi administratif berupa teguran dan peringatan tertulis. Material pengungkapan minimal yang diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini masih terus perlu diperbaharui agar keseluruhan topik material pengungkapan lebih komprehensif dan usaha pembangunan keberlanjutan dapat dicapai secara maksimal.
Kata kunci: Mandatory Sustainability Report, Perusahaan Publik, Laporan Tahunan

Actions (login required)

View Item