Romadonna, Putri and Yunanto, Yunanto and Turisno, Bambang Eko (2024) ANALISIS PENTINGNYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN. _61 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Romadonna_cover.pdf Download (686kB)
	Text Putri Romadonna_abstrak.pdf Download (129kB)
	Text Putri Romadonna_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text Putri Romadonna_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Putri Romadonna_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Putri Romadonna_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text Putri Romadonna_dapus.pdf Download (353kB)

Abstract

Pernikahan campuran didefinisikan sebagai pernikahan dari kedua individu dimana berlainan kewarganegaraan yaitu seorang dengan berkewarganegaraan Indonesia dan pasangannya yang
berkewarganegaraan asing. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas isi perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebagai akta autentik di depan notaris yang merupakan pejabat berwenang dan berikutnya disahkan pelaksana pencatat pernikahan. Berdasar latar belakang ini, adapun perumusan masalahnya seperti kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, serta kedudukan harta bersama akibat adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dalam perkawinan campuran. Tujuan yang diinginkan bisa diraih ialah dapat mengetahui dan memahami ketentuan perjanjian perkawinan serta hal yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan. Metode pendekatan memanfaatkan pendekatan yuridis empiris, data primer wawancara, data sekunder UU yang mencakup penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu notaris sudah dapat berwenang dan diperbolehkan membuat akta pada saat, sebelum, setelah dilangsungkan perkawinan. Pada pendaftaran, pengesahan, atau pencatatan perjanjian pra nikah tidak lagi dilaksanakan di Pengadilan Negeri tetapi dipindahkan ke Dukcapil setempat, dimana ini menandakan adanya perubahan dalam prosedur hukum terkait pernikahan dan perjanjian pra nikah di negara tersebut. Kemudian, jika pasangan WNA dan WNI memiliki harta bersama otomatis akan putus sebagai harta yang didapatkan perorangan para pihak. Jika harta yang dibeli oleh istri seorang WNI berarti istri lah yang mempunyai hak atas harta tersebut. Kedudukan harta bersama ini bagi kedua pihak, baikpihak suami atau istri masing-masing mempunyai harta individu dan berkuasa atas hak yang dimiliki masing-masing. Semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dianggap secara hukum sebagai harta bersama, tanpa keharusan pembuktian terkait keberadaan pertama atas harta tersebut. penting untuk membuat perjanjian kawin dengan cermat dan mempertimbangkan secara matang, serta memahami konsekuensi hukumnya di masa depan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama saat perceraian.
Kata Kunci: Pernikahan campuran, Perjanjian perkawinan, Notaris.

Actions (login required)

View Item