RAMADHANI, ARIENDHA PUTRI and Njatrijani, Rinitami and Suharto, R. Suharto (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS TINDAKAN MIS-SELLING OLEH AGEN ASURANSI DI INDONESIA. _ 86 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ariendha Putri Ramadhani_cover.pdf Download (429kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_abstrak.pdf Download (216kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Ariendha Putri Ramadhani_dapus.pdf Download (439kB)

Abstract

Keberjalanan usaha perasuransian tidak luput dari tenaga pemasaran yang bertugas untuk memasarkan produk asuransi yang biasa dikenal sebagai agen asuransi. Seorang agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada para calon tertanggung. Namun, pada
kenyataannya masih ditemukan agen asuransi yang melakukan kecurangan dalam memasarkan produknya demi kepentingan semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas dan menelaah secara lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi para
pemegang polis asuransi jiwa terhadap Tindakan mis-selling oleh agen asuransi dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas lembaga jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa
deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas terjadinya mis-selling yaitu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis merupakan perlindungan hukum preventif. Diundangkannya UU P2SK telah merubah
wewenang dan fungsi otoritas lembaga sektor keuangan sebagai bentuk respons terhadap tantangan dan persoalan keuangan khususnya dalam Perusahaan asuransi di Indonesia.
Kata Kunci : Asuransi, Tenaga Pemasaran, Sektor Keuangan

Actions (login required)

View Item