Alfarez, Rifky Usman (2024) ANALISIS FITUR E-WADUL DEWAN DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF RESPONSIVE GOVERNANCE. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (250kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (15kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (81kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (978kB)

Abstract

Pemerintahan yang responsif menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat guna
menunjang prinsip good governance. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
memiliki terobosan berupa layanan E-Wadul Dewan yang merupakan wadah bagi
masyarakat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan aduan berbasis digital.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk implementasi
fitur E-Wadul Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif
responsive governance?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Selanjutnya analisis penelitian menggunakan kerangka kerja responsive
governance dari Vij & Gil-Garcia (2017) dan Maksimovska & Stojkov (2019).
Hasil penelitian ini adalah Pertama, dalam menyusun rencana tindakan yang akan
dilakukan harus bersifat terstruktur dan terpadu guna memberikan respon yang
tepat terhadap situasi yang ada. Namun, perlu peningkatan kapasitas staf Bagian
Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kedua, meskipun E-Wadul
Dewan telah mengadopsi standar layanan berbasis SOP, namun validitasnya masih
minim karena SOP yang digunakan hanya berupa konsep dasar dan belum disahkan
secara resmi karena masih melalui proses birokrasi yang panjang. Ketiga, metode
pengukuran kepuasan masyarakat pada fitur E-Wadul Dewan berbasis SKM dengan
capaian skor 88,4 (puas). Keempat, integrasi dilakukan oleh E-Wadul Dewan terdiri
dari integrasi sistem dan koordinasi. Kelima, laporan pengaduan masyarakat yang
diterima dapat berdampak pada kebijakan yang direncanakan oleh Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Raperda inisiatif. Keenam, upaya inklusivitas
dilakukan dengan menambahkan fitur yang ramah terhadap disabilitas di E-Wadul
Dewan untuk mencakup kelompok-kelompok khusus tersebut. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa penggunaan fitur E-Wadul Dewan sudah cukup responsif dan
sesuai dengan framework penelitian peneliti. Namun, masih terdapat beberapa
karakteristik yang dapat ditingkatkan.
Kata Kunci: Responsive Governance, Kebijakan, Implementasi

Actions (login required)

View Item