Mubarok, Muhammad Zakki and Mahmudah, Siti and Prananingtyas, Paramita (2019) ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LAYANAN ELECTRONIC WALLET DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN. _132 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Zakki Mubarok-cover.pdf Download (698kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-abstrak.pdf Download (173kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text Muhammad Zakki Mubarok-dapus.pdf Download (249kB)

Abstract

Transaksi ekonomi mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi, masuknya teknologi pada pada bidang ekonomi melahirkan layanan keuangan yang bernama Financial Technology. Fintech sebagai inovasi dalam layanan keuangan menciptakan pembayaran yang dilakukan dengan sistem elektronik. Pembayaran dengan sistem elektronik menghadirkan keterlibatan pihak baru didalam penyelenggaraanya, seperti penyelenggara payment gateway dan penyelenggara e-wallet. Inovasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti e-wallet perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas dan mengalisis
bagaimana pengaturan layanan e-wallet dalam sistem hukum di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna ewallet dalam melakukan transaksi elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan e-wallet telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Ketiga undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berlakunya ewallet, kemudian diatur secara spesifik mengenai mekanisme penyelenggaraan transaksi pembayaran e-wallet pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Perlindungan hukum terhadap konsumen e-wallet di laksanakan dengan mewajibkan penyelenggara e-wallet untuk menerapkan kecukupan manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen yang meliputi penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen juga diimplementasikan dengan penerapan Regulatory Sandbox bagi penyelenggara ewallet guna memastikan keamanan dan kelayakan dari produk.
Kata Kunci : E-Wallet, Financial Technology, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item