NUFUS, AHMAD FAHRIZA ILUN and Herawati, Ratna and Diamantina, Amalia (2024) PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. _031 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-cover.pdf Download (517kB)
	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-abstrak.pdf Download (48kB)
	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Ahmad Bachtiar Hamzah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text Ahmad Fahriza Ilun Nufus-dapus.pdf Download (256kB)

Abstract

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh open legal policy yang diyakini oleh MK sebagai otoritas tunggal dalam merumuskan presidential threshold. Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dan Pemilu di Indonesia. Selain itu keberadaan presidential threshold menjadi isu utama, sebab, jika Pemilu menetapkan ambang batas minimal perolehan suara dari DPR dan partai politik bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai politik dianggap memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengangkat presiden atau wakil presiden dan apabila Presidential threshold yang diterapkan dalam Pemilu terlalu tinggi akan menjadi sebuah diskriminasi bagi para minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia, serta untuk menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia. Jenis penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penulisan hukum normatif. Metode pengumpulan data penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi melalui berbagai literatur seperti buku, undang-undang, jurnal, artikel, tesis, dan sebagainya. Hasil dalam penulisan ini yaitu terdapat syarat kriteria yang harus
ditaati DPR dalam membuat kebijakan hukum terbuka, hal tersebut berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa pembentuk undang-undang dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya yang artinya harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang selaras Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 terkhusus Bab V tentang Pemilu tidak ditemukan pembahasan dalam original intent terkait syarat presidential threshold. Hal tersebut berarti bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Simpulan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka adalah sebagai berikut: Kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan Pancasila, Kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, Kebijakan yang dibuat tidak melewati kewenangan yang diberikan pembentuk UU, Para pembuat kebijakan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipegang. Kedua, Sistem presidential threshold yang digadang sebagai penguat sistem Presidensil, penyederhanaan partai politik, dan sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka harus ditinjau kembali karena belum sesuai dengan kriteria kebijakan hukum terbuka.
Kata Kunci: Presidential Threshold, Kebijakan Hukum Terbuka,
Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item