FATCHURROHMAN, FATCHURROHMAN and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Diamantina, Amalia (2024) TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA SEKTOR PERTANIAN DI DESA SELOPROJO KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. _014 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fatchurrohman_cover.pdf Download (680kB)
	Text Fatchurrohman_abstrak.pdf Download (74kB)
	Text Fatchurrohman_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Fatchurrohman_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Fatchurrohman_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text Fatchurrohman_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text Fatchurrohman_dapus.pdf Download (250kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak awal bagi pemerintah desa untuk memiliki kewenangan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. UU Desa mencita-citakan bahwa Desa bukan lagi sebagai objek pembangunan namun sebagai subjek pembangunan, sehingga pembangunan desa dapat disesuaikan dengan potensi lokal yang ada di suatu desa tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan wewenang Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di sektor pertanian di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggali informasi mengenai implementasi Undang-Undang Desa dalam konteks pembangunan Desa pada sektor pertanian di Desa Seloprojo. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai batu uji dalam penelitian ini. Kemudian data pendukung dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Pemerintah Desa, petani, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan merinci tugas dan wewenang Pemerintah Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Seloprojo telah mengemban tugas dan wewenangnya secara keseluruhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan permasalahan teknis dalam pelaksanaan pembangunan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan implementasi kebijakan pembangunan desa pada sektor
pertanian, termasuk upaya peningkatan partisipasi masyarakat serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian di Desa Seloprojo, serta menjadi referensi bagi pihak terkait dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Kata Kunci: Tugas dan Kewenangan, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa

Actions (login required)

View Item