INDANA, ASNIAR RIDHA and Indarja, Indarja and Soemarmi, Amiek (2024) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA. _007 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Asniar Ridha Indana-cover.pdf Download (1MB)
	Text Asniar Ridha Indana-abstrak.pdf Download (170kB)
	Text Asniar Ridha Indana-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text Asniar Ridha Indana-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text Asniar Ridha Indana-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (785kB)
	Text Asniar Ridha Indana-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Asniar Ridha Indana-dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

DPRD dalam melaksanakan pengawasan menghadapi kendala berupa alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun semakin besar akan tetapi mutu pendidikan Purbalingga masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan kalah unggul dengan sekolah swasta. Selama ini bidang pendidikan merupakan sektor yang menyerap dana cukup besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana seperti akses jalan dan rehabilitasi gedung sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan pengawasan fungsi DPRD dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan dan mengetahui kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pengawasan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meliputi pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu pertama mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan pembahasan dan persetujuan RAPBD, pemantauan pelaksanaan anggaran, pengawasan pemenuhan kewajiban dan kinerja pemerintah daerah, pemeriksaan laporan keuangan, rapat dengar pendapat (RDP). Kedua, pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan adanya kerjasama dengan lembaga perencanaan penganggaran pendidikan, melakukan dengar pendapat, dan kemudian dapat menggunakan hak-hak pengawasan lainnya, seperti hak angket dan hak interpelasi, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengawasan. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam pengawasan yaitu kendala teknis dan kendala yuridis. Kendala teknis yaitu keterbatasan kemampuan teknis, keterlambatan informasi dan kurangnya komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Sementara kendala secara yuridis, kurangnya pemahaman tentang fungsi pengawasan, kewenangan hukum yang terbatas, ketidaksesuaian antara peraturan dan keadaan lapangan, dan sanksi yang tidak efektif.
Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD, Pendidikan, Kabupaten Purbalingga.

Actions (login required)

View Item