ADJIDARMA, SENO GUMIRA and Susanto, Sri Nur Hari and Juliani, Henny (2024) EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. _039 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Seno Gumira Adjidarma_cover.pdf Download (361kB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text Seno Gumira Adjidarma_dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Payung hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dikeluarkannya Perpres ini adalah sebagai dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik berdasarkan prinsip efisiensi, keterbukaan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi pustaka dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Analisis data dikonstruksi dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menujukkan bahwa, penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 yang menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan,
akuntabilitas, dan keamanan sudah berjalan dengan baik, namun pada prinsip interoperabilitas terdapat permasalahan berkaitan dengan kesulitannya integrasi aplikasi pusat dan daerah, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah mengoperasikan aplikasi lebih dari satu untuk urusan yang sama, hal ini tentu tidak efisien. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menciptakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan SPBE. Terdapat hambatan mulai dari adanya egosektoral pada OPD dan kesulitan dalam integrasi dengan aplikasi dengan pusat. Pembentukan tim koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE dan adanya aturan
pengembangan aplikasi oleh daerah menjadi faktor pendukung penyelenggaraan SPBE. Penyelenggaraan SPBE di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi seluruh indikator efektivitas hukum mulai dari segi faktor hukum, penegakan hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan budaya.
Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Actions (login required)

View Item