Wisaputra, Muhammad Diovan Risqdany and Saptono, Hendro and Rahmanda, Bagus (2024) KEDUDUKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP EKSISTENSI ASURANSI SWASTA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA. _069 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-abstrak.pdf Download (298kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Muhammad Diovan Risqdany Wisaputra-dapus.pdf Download (293kB)

Abstract

Kewajiban pendaftaran perusahaan dalam program BPJS merupakan tindakan pemerintah dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Adanya kewajiban kepesertaan BPJS tersebut tidak jarang menimbulkan spekulasi berkaitan dengan tindakan monopoli dan praktik anti persaingan usaha. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menelaah sejauh mana kewajiban kepesertaan BPJS sebagai wujud asuransi ditinjau dari hukum persaingan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana kedudukan kewajiban pendaftaran program BPJS Kesehatan terhadap perusahaan asuransi
swasta dalam perspektif hukum persaingan usaha? Kedua, Apakah kewajiban pendaftaran program BPJS Kesehatan dapat menimbulkan anti-competitive practices terhadap perusahaan asuransi swasta? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kedudukan kewajiban pendafatran BPJS Kesehatan bagi perusahaan merupakan tindakan monopoli yang diperbolehkan secara hukum (Konstitusional) sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, kewajiban pendaftaran
kepesertaan BPJS tidak memenuhi unsur anti-competitive practice sebab BPJS tidak menetapkan harga tinggi, kepesertaan diwajibkan bagi setiap orang secara bertahap dan menyeluruh dan memenuhi kriteria pengecualian dalam UU No.5/1999 berkaitan dengan prinsip per se illegal dan rule of reasons persaingan usaha.
Kata kunci: Kewajiban Pendaftaran, BPJS, Asuransi, Persaingan Usaha

Actions (login required)

View Item