Christy, Rachel Angelica and Rebala, Lazarus Tri Setyawanta and Susetyorini, Peni (2024) PENERAPAN PRINSIP EQUITABLE SOLUTION DALAM PERJANJIAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA-FILIPINA DI LAUT SULAWESI DAN LAUT MINDANAO BERDASARKAN UNCLOS 1982. _002 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rachel Angelica Christy-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Rachel Angelica Christy-abstrak.pdf Download (577kB)
	Text Rachel Angelica Christy-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text Rachel Angelica Christy-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	Text Rachel Angelica Christy-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (920kB)
	Text Rachel Angelica Christy-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text Rachel Angelica Christy-dapus.pdf Download (521kB)

Abstract

Klaim tumpang tindih yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina mengakibatkan kedua negara tersebut tidak dapat memaksimalkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya sejauh 200 mil. Sesuai ketentuan di dalam UNCLOS 1982, yang menekankan pembagian wilayah dengan menggunakan prinsip equitable solution (solusi yang adil). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip equitable solution dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina di Laut
Sulawesi dan Laut Mindanao dan untuk mengetahui implikasi hukum apa yang timbul dari penerapan prinsip equitable solution tersebut. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normative (doktrinal), yaitu dengan mengkaji studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, terutama aturan terkait hukum laut internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip equitable solution telah diterapkan di dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina meskipun tidak ada indikator bagaimanakah suatu penetapan batas wilayah laut dapat dikatakan adil, namun selama kedua negara saling menerima dan merasa tidak dirugikan maka hal tersebut dapat dikatakan adil, serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan prinsip equitable solution tersebut adalah diakuinya batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina oleh negara lain, memberikan kepastian hukum, dan mempererat hubungan kerja sama antar kedua negara.
Kata Kunci: Klaim Tumpang Tindih, Zona Ekonomi Eksklusif, Prinsip Equitable Solution

Actions (login required)

View Item