Barus, Jose Piero and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2024) TINJAUAN TERHADAP ASAS STRICT LIABILITY DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 95 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg). _023 ACARA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text jose Piero Barus-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text jose Piero Barus-abstrak.pdf Download (243kB)
	Text jose Piero Barus-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text jose Piero Barus-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text jose Piero Barus-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	Text jose Piero Barus-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text jose Piero Barus-dapus.pdf Download (319kB)

Abstract

Pada asas Strict Liabillity unsur kesalahan bukanlah unsur yang wajib terpenuhi pada diri si pembuat. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara Strict Liabillity apabila tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur actus reus yang bersangkutan. Strict Liabillity dianggap mampu untuk menjawab masalah kesulitan pembuktian suatu tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi karena korporasi tidak memiliki mens rea. Merujuk kepada Putusan Nomor 95 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg didalam pertimbangan hakim pada unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” hakim menggolongkan perbuatan korupsi
tersebut termasuk kedalam asas strict liability.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan asas Strict Liabillity dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan asas Strict Liabillity dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan bagaimana alasan hakim menggunakan asas Strict Liabillity dalam pertimbangan putusan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan acuan dasarnya. Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 95 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg yang menggunakan asas strict liabillity pada perkara tersebut menjadi tidak tepat, karena didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korupsi tidak mengatur mengenai penggunaan asas Strict Liabillity dalam hal penanganan tindak pidana korupsi dan asas strict liabillity dapat digunakan pada delik formil, padahal dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan korupsi sebagai delik materiil sehingga tidak cukup dengan hanya
terpenuhinya perbuatan sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang melainkan membutuhkan adanya akibat yang pasti dan dapat dihitung serta adanya unsur melawan hukum atas perbuatan tersebut.
Kata Kunci: Penerapan Asas Strict Liabillity, Korupsi, Mens Rea,
Pertanggungjawaban Pidana

Actions (login required)

View Item